Cara membaca dasar hukum

Rujukan berikut menjelaskan kerangka hukum Indonesia yang relevan dengan jenis layanan dan pemrosesan. Penerapan setiap aturan mengikuti aktivitas, peran, lokasi, serta ketentuan terbaru yang berlaku. Tautan mengarah ke sumber peraturan pemerintah agar Anda dapat membaca naskah dan riwayatnya.

Pencantuman peraturan bukan bukti izin usaha, registrasi, akreditasi, lisensi profesi, persetujuan regulator, atau jaminan kepatuhan untuk setiap aktivitas. Ketentuan yang wajib berlaku tetap didahulukan jika ada perbedaan dengan kebijakan ini. Untuk kebutuhan kasus tertentu, mintalah penjelasan dari tenaga profesional atau otoritas yang berwenang.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menjadi rujukan informasi yang benar, hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan batas klausula baku. Ketentuan internal tidak dapat secara menyeluruh mengalihkan semua tanggung jawab pelaku usaha, menolak semua pengembalian dana, atau menghapus hak ganti rugi yang diwajibkan hukum.

• UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Mengatur dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, hak subjek data, keamanan, pemberitahuan kegagalan pelindungan, serta pemindahan data. Data kesehatan, keuangan pribadi, dan anak termasuk data pribadi yang bersifat spesifik; penggunaan memerlukan pengamanan dan pemenuhan persyaratan yang sesuai.

• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dibaca bersama UU Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya untuk kerangka informasi, dokumen, transaksi, dan kewajiban penyelenggaraan elektronik. Keabsahan suatu persetujuan atau bukti bergantung pada persyaratan hukum serta proses yang benar-benar dilakukan, bukan hanya karena ditampilkan dalam aplikasi.

• UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Menjadi rujukan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab serta tata kelola transaksi elektronik sesuai peran layanan. Pencantuman aturan ini tidak menyatakan setiap dokumen adalah tanda tangan tersertifikasi atau seluruh pihak ketiga memiliki sertifikasi yang sama.

• PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

Menjadi rujukan tata kelola layanan elektronik bagi pelindungan anak, termasuk pertimbangan risiko, usia, persetujuan, serta pelindungan data dan keselamatan sesuai ketentuan serta penerapannya. Halaman kebijakan tidak menggantikan pengamanan yang perlu diwujudkan dalam layanan.

• PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dibaca bersama UU Perlindungan Anak dan perubahan lainnya, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2016, untuk kepentingan terbaik anak dan larangan kekerasan serta eksploitasi. Persetujuan orang tua atau wali tidak membenarkan perlakuan yang merugikan atau mengeksploitasi anak.

• UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menjadi rujukan hak atas tulisan, gambar, video, perangkat lunak, dan karya lain. Mengunggah, membeli akses, atau menerima tautan tidak otomatis memindahkan hak cipta atau memberikan izin distribusi ulang; hak dan lisensi perlu ditentukan sesuai tujuan penggunaan.

• UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta