Insimen Investment
Insimen Investment
TimelineArticleTersimpanChatPanggilanMeeting
JELAJAHI
Pengajuan sayaRuang brand
Harga & PembayaranKetentuanPrivasiPerlindungan AnakPembatalan & RefundKeluhanPerizinan & Dasar HukumKeamanan
Insimen
InsimenMenu
HomeChatNotifikasiProfile

Insimen Investment

Keamanan & Kebijakan

Harga, pembayaran, refund, keluhan, privasi, dan perizinan seluruh layanan Insimen.

← Kembali ke layanan
Layanan

Ketentuan umum dan ketentuan khusus layanan dibaca bersama. Hak Anda yang dilindungi hukum tetap berlaku.

Perizinan dan Dasar Hukum Insimen Investment

Pelajari perizinan dan dasar hukum untuk Insimen Investment, termasuk hak pengguna, kewajiban para pihak, serta cara menghubungi dukungan. Ketentuan umum dan rincian layanan dibaca bersama dengan kesepakatan transaksi yang berlaku.

Diperbarui 26 Oktober 2026

Kebijakan tambahan diperbarui 29 Oktober 2026. Versi perjanjian khusus tercantum pada dokumen terkait.

Di halaman ini 12
Penyelenggara dan informasi perizinanMemeriksa izin sesuai kegiatan dan penyediaCara membaca dasar hukumUU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiUU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikPP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikPP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan AnakUU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaUU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganUU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penyelenggara dan informasi perizinan

Insimen diselenggarakan oleh PT Implementasi Sistem Manajemen. Alamat kantor pusat: Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190. Pertanyaan legalitas dan permintaan dokumen dapat dikirim ke cs@insimen.com dengan menyebut layanan yang dimaksud.

Halaman ini belum menampilkan nomor NIB, tanda daftar PSE, atau nomor izin sektoral dan profesi beserta dokumen verifikasinya. Hal ini tidak menyatakan bahwa izin tersebut ada atau tidak ada. Mintalah nama pemegang izin, nomor, penerbit, ruang lingkup, masa berlaku jika ada, serta bukti yang dapat diperiksa sebelum mengandalkan suatu klaim perizinan.

Memeriksa izin sesuai kegiatan dan penyedia

Perizinan mengikuti pihak yang memberikan layanan dan kegiatan yang dilakukan. NIB atau pendaftaran sistem elektronik tidak menggantikan izin praktik tenaga kesehatan, izin fasilitas, akreditasi sertifikasi, maupun izin jasa keuangan dan pembayaran yang mungkin diwajibkan. Lencana akun terverifikasi atau penggunaan merek Insimen bukan bukti izin sektoral.

Periksa dokumen pada penerbit atau registri resmi yang sesuai. Untuk layanan mitra, minta dokumen atas nama mitra pelaksana; untuk klaim bidang keuangan atau pembayaran, periksa kewenangan pihak terkait pada otoritas yang berwenang.

  • OSS
  • PSE Komdigi
  • Otoritas Jasa Keuangan
  • Bank Indonesia

Cara membaca dasar hukum

Rujukan berikut menjelaskan kerangka hukum Indonesia yang relevan dengan jenis layanan dan pemrosesan. Penerapan setiap aturan mengikuti aktivitas, peran, lokasi, serta ketentuan terbaru yang berlaku. Tautan mengarah ke sumber peraturan pemerintah agar Anda dapat membaca naskah dan riwayatnya.

Pencantuman peraturan bukan bukti izin usaha, registrasi, akreditasi, lisensi profesi, persetujuan regulator, atau jaminan kepatuhan untuk setiap aktivitas. Ketentuan yang wajib berlaku tetap didahulukan jika ada perbedaan dengan kebijakan ini. Untuk kebutuhan kasus tertentu, mintalah penjelasan dari tenaga profesional atau otoritas yang berwenang.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menjadi rujukan informasi yang benar, hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan batas klausula baku. Ketentuan internal tidak dapat secara menyeluruh mengalihkan semua tanggung jawab pelaku usaha, menolak semua pengembalian dana, atau menghapus hak ganti rugi yang diwajibkan hukum.

  • UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Mengatur dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, hak subjek data, keamanan, pemberitahuan kegagalan pelindungan, serta pemindahan data. Data kesehatan, keuangan pribadi, dan anak termasuk data pribadi yang bersifat spesifik; penggunaan memerlukan pengamanan dan pemenuhan persyaratan yang sesuai.

  • UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dibaca bersama UU Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya untuk kerangka informasi, dokumen, transaksi, dan kewajiban penyelenggaraan elektronik. Keabsahan suatu persetujuan atau bukti bergantung pada persyaratan hukum serta proses yang benar-benar dilakukan, bukan hanya karena ditampilkan dalam aplikasi.

  • UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Menjadi rujukan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab serta tata kelola transaksi elektronik sesuai peran layanan. Pencantuman aturan ini tidak menyatakan setiap dokumen adalah tanda tangan tersertifikasi atau seluruh pihak ketiga memiliki sertifikasi yang sama.

  • PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

Menjadi rujukan tata kelola layanan elektronik bagi pelindungan anak, termasuk pertimbangan risiko, usia, persetujuan, serta pelindungan data dan keselamatan sesuai ketentuan serta penerapannya. Halaman kebijakan tidak menggantikan pengamanan yang perlu diwujudkan dalam layanan.

  • PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dibaca bersama UU Perlindungan Anak dan perubahan lainnya, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2016, untuk kepentingan terbaik anak dan larangan kekerasan serta eksploitasi. Persetujuan orang tua atau wali tidak membenarkan perlakuan yang merugikan atau mengeksploitasi anak.

  • UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menjadi rujukan hak atas tulisan, gambar, video, perangkat lunak, dan karya lain. Mengunggah, membeli akses, atau menerima tautan tidak otomatis memindahkan hak cipta atau memberikan izin distribusi ulang; hak dan lisensi perlu ditentukan sesuai tujuan penggunaan.

  • UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Relevan sejauh aktivitas yang benar-benar dilakukan termasuk kegiatan sektor keuangan yang diatur. Pencatatan tagihan, informasi penawaran, atau status minat bukan dengan sendirinya izin menghimpun dana, menyelenggarakan pembayaran, menjual efek, atau menjamin hasil investasi. Pihak yang melakukan kegiatan berizin harus memiliki kewenangan yang diwajibkan.

  • UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dibaca bersama perubahan yang berlaku jika penawaran terkait penyertaan atau hak dalam perseroan. Pernyataan minat dan penerimaan pengajuan tidak menggantikan perjanjian, persetujuan organ perseroan, penerbitan saham, atau tindakan hukum lain yang disyaratkan.

  • UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pertanyaan atau permintaan peninjauan

Sebutkan Insimen Investment serta konteks permintaan Anda. Kirim hanya data yang diperlukan, tanpa kata sandi, PIN, atau OTP.

cs@insimen.com

Pilih layanan